Otoritas Jasa Keuangan: Sebuah Harapan atau Sekedar Fatamorgana?

kangdennyn

By: Deni Ridwan

Setelah lebih dari satu dekade diperdebatkan, akhirnya DPR dan Pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kontroversi pendirian OJK ini pada dasarnya terkait dengan rencana pemisahan otoritas pengawas perbankan dari bank sentral. Fungsi pengawasan ini nantinya diserahkan kepada OJK selaku regulator seluruh industri keuangan, termasuk lembaga keuangan non-bank serta pasar modal. Sebagaimana kita ketahui, ide ini pertama kali muncul saat Bank Indonesia (BI) dinilai gagal dalam mengawasi perbankan dalam kiris keuangan tahun 1997-1998. Pada saat Krisis Keuangan Global tahun 2008, walaupun Pemerintah bersama BI dan LPS secara umum berhasil menjaga stabilitas system keuangan Indonesia, namun kolapsnya Bank Century membuat ide pemisahan pengawasan perbankan dari BI selaku otoritas moneter kembali menguat.

Salah satu pelajaran penting dari Krisis Keuangan Global tahun 2008 adalah bahwa tidak ada arsitektur pengawasan yang sempurna. Kejadian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa walaupun bank sentral memiliki otoritas pengawasan perbankan, The Fed gagal mencegah terjadi krisis sub-prime mortgage. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan Timothy Geithner yang menyatakan bahwa krisis tersebut telah membuka berbagai kelemahan dalam regulatory system di US. Demikian pula halnya di Inggris, rontoknya Northern Rock Bank menunjukkan adanya kelemahan dalam skema pembagian tugas antara Bank of England (BoE) dengan Financial Services Authority (FSA) selaku pengawas perbankan. Hal ini menjadi alasan bagi kubu oposisi saat itu (yang sekarang memegang tampuk pemerintahan) bersikeras untuk mendudukkan kembali FSA dibawah kendali BoE.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan telah disahkannya UU OJK, maka perdebatan mengenai perlu tidaknya OJK sudah tidak lagi relevan. Yang sekarang perlu menjadi focus perhatian kita bersama adalah memastikan bahwa OJK bisa menjawab kekurangan yang ada pada model pengawasan yang lama. Paling tidak ada 4 kelemahan yang harus bisa dijawab oleh OJK: 

1.   Regulatory Arbitrage

Terpencarnya otoritas pengawasan di beberapa institusi berpotensi menimbulkan celah atau ketidakkonsistenan dalam pengawasan. Kasus Bank Global dan Bank Century secara jelas menunjukkan kelihaian oknum pemilik dan pengelola bank tersebut memanfaatkan celah pengawasan yang ada. Yaitu celah antara perbankan oleh BI serta pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK). Modusnya adalah memindahkan dana nasabah bank ke instrument reksadana yang sama sekali tidak terdaftar di BapepamLK. Kemungkinan lainnya adalah memanfaatkan ketidakkonsistenan regulasi antara berbagai industri yang dikenal dengan praktik regulatory arbitrage. Misalnya jika aturan kredit di perbankan dinilai terlalu ketat, maka oknum perbankan bisa mengunakan lembaga pembiayaan (leasing company) atau BPR yang berada dibawah jaringannya yang bisa jadi aturannya relative lebih longgar.

Dengan terpusatnya pengawasan di satu atap, diharapkan OJK bisa meningkatkan konsistensi regulasi serta menutup celah-celah dalam pengawasan.

2.     Akuntabilitas

Terkait dengan praktik regulatory arbitrage diatas, masalah yang kemudian timbul adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan ini semakin sulit dijawab ketika memasuki area yang abu-abu. Misalnya terkait reksadana “bodong”, BI bisa berkilah bahwa produk investasi reksadana bukan wilayah otoritas BI. Disisi lain BapapemLK juga dapat berkilah bahwa produk investasi bodong itu tidak ada ijin dari BapepamLK, tidak tercatat di perusahaan sekuritas, dan hanya dijual melalui jaringan bank tertentu. Bagaimana BapapemLK bisa tahu? Kasus Northern Rock di Inggris lain lagi. Ketika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan jika tidak ditolong dikhawatirkan efek-nya sistemik, timbul perdebatan siapa yang harus bertindak dan bertanggung jawab? FSA, BoE, dan Pemerintah Inggris saling lempar tanggung jawab karena tidak jelas kewenangan masing-masing ketika berhadapan dengan masalah sistemik tersebut.

Belajar dari kasus diatas, dengan terintegrasinya seluruh pengawas sector keuangan, maka OJK dituntut untuk akuntable jika ada permasalahan terkait produk jasa serta lembaga keuangan yang diawasinya. Dalam UU OJK diamanatkan kewenangan OJK terkait market conduct dan micro prudential regulations. Yang belum kita pahami secara jelas adalah pengaturan masalah macro prudential regulation. Hal ini perlu dirumuskan arrangement-nya secara clear antara OJK, BI dan Pemerintah agar akuntabilitas masing-masing pihak menjadi jelas.

3.     Koordinasi antar lembaga terkait

Perbedaan utama dalam penanganan krisis tahun 1998 dengan 2008 adalah lebih baiknya kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas system keuangan. Belajar dari kekisruhan tahun 1998, disusunlah Nota Kesepakatan mengenai penanganan kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada tahun 2004. Di tengah pusaran krisis 2008, ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Perpu JPSK ini difungsikan sebagai protokol penanganan krisis yang mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun demikian, Perpu JPSK tersebut gagal disepakati oleh DPR untuk menjadi Undang-undang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tiadanya landasan hukum yang memadai bagi Pemerintah, BI, dan LPS dalam menghadapi ancaman krisis dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan lahirnya OJK, maka lembaga yang terlibat menjadi empat lembaga. Dengan demikian, tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana menyediakan landasan hukum yang memadai serta protokol penanganan krisis bagi ke-empat lembaga tersebut.

4.     Sharing Informasi

Salah satu faktor yang diyakini menyebabkan berlarut dan membengkaknya biaya penangan Bank Century adalah terbatas dan terlambatnya pertukaran informasi antar lembaga terkait.  Menteri Keuangan -selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)- dinilai memperoleh data yang kurang up-date dan kurang memadai bagi KSSK untuk memutuskan masalah Bank Century. Demikian pula LPS, Seandainya LPS mendapat informasi yang lebih cepat dan lengkap, kemungkinan LPS bisa mengambil tindakan yang lebih optimal dalam menyelamatkan Century. Ini adalah critical point yang harus dijawab OJK. Karena pada titik inilah BI mendasarkan argument untuk mempertahankan pengawasan bank dibawah otoritasnya. BI membutuhkan data perbankan untuk bisa menjalankan kebijakan moneter yang credible. Kontra argument-nya adalah bahwa untuk memiliki informasi perbankan tidak harus dengan meregulasi perbankan. Dalam hal ini OJK harus arif berbagi informasi atau bahkan memberikan BI akses langsung untuk mendapatkan informasi mengenai industry perbankan. Demikian pula hal-nya sharing informasi kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan yang secara politik harus mempertanggung-jawabkan setiap dana APBN jika ada yang terpakai.

Selain empat hal diatas, tentu masih banyak harapan yang dititipkan masyarakat kepada OJK, seperti misalnya perlindungan konsumen dan tranparansi produk jasa keuangan yang lebih baik. Semoga OJK bisa menjawab berbagai harapan tersebut, sehingga cita-cita kita untuk memiliki sector keuangan yang lebih tangguh, efficient, menguntungkan, dan aman bukan sekedar fatamorgana.

Semoga !

*) Penulis adalah pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK); PhD Candidate, School of Accounting and Finance – Faculty of Business and Law, Victoria University, Melbourne-Australia

About mofilink

Mofilink is a pool of perspectives, ideas and contribution for Indonesia government finances reforms.
This entry was posted in Capital Market & Non-Bank Institution. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s