Penurunan Subsidi BBM: Kapan Pemerintah Siap?

By: Kunta Nugraha[1]

Sebenarnya tujuan pemberian subsidi BBM sangat mulia yaitu mempertahankan daya beli masyarakat miskin terhadap fluktuasi harga BBM. Namun semenjak kenaikan harga minyak mentah internasional yang fantastis dari US$28.4/barrel tahun 2000 menjadi US$96.1/barrel tahun 2008, subsidi BBM menjadi beban anggaran pemerintah. Dalam APBN, subsidi BBM melonjak dari Rp31,2 triliun tahun 2000 menjadi Rp139,1 triliun tahun 2008 hampir 2 kali belanja modal. Pertanyaannya siapakah yang mendapat keuntungan dari subsidi BBM? Kapan subsidi BBM diturunkan?

Siapa yang mendapat keuntungan?

Banyak pelaku ekonomi yang mendapat keuntungan dari subsidi BBM dari konsumen BBM, industri yang berhubungan dengan BBM sampai penyelundup. Untuk konsumen BBM, orang kaya lebih menikmati subsidi BBM daripada orang miskin. Berdasarkan Susenas tahun 2008, orang kaya memperoleh rata-rata 43% dari subsidi BBM, sedangkan orang miskin hanya 7%.

Industri otomotif mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan untuk mobil dan motor, karena BBM disubsidi maka BBM menjadi murah dan masyarakat mengkonsumsi BBM secara tidak efisien. Aktor penting lainnya yang mendapat banyak keuntungan adalah penyelundup BBM. Ada dua modus disini, pertama menyelundupkan BBM ke negara tetangga, karena harga BBM di negara tetangga jauh lebih mahal. Kedua, menyelundupkan BBM dari rumah tangga ke industri dalam negeri, karena industri dalam negeri harus membeli BBM dengan harga internasional.

Jadi sebagian besar subsidi BBM jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Jumlah subsidi BBM yang fantastis ternyata tidak banyak dinikmati oleh orang miskin.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Penurunan subsidi BBM merupakan jawaban yang tepat, tapi kenapa pemerintah seakan ragu-ragu? Kebijakan penurunan subsidi BBM memang tidak mudah. Pengalaman dimasa lalu membuktikan bahwa penurunan subsidi BBM mengakibatkan kenaikan harga semua komoditi dari sayur-sayuran sampai SPP sekolah. Kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit, terutama golongan menengah ke bawah.

Untuk mempertahankan standard hidup masyarakat miskin, pemerintah melakukan kebijakan kompensasi yang lebih “poor targeted”. Paket pertama adalah transfer langsung ke masyarakat miskin, seperti BLT, beras miskin, BOS dan jamkesmas. Paket kedua adalah proyek atau kegiatan untuk mengurangi pengangguran di daerah, seperti proyek padat karya untuk membangun atau memperbaiki selokan, jalan dan jembatan. Untuk paket kedua tersebut pemerintah mentransfer Rp3 miliar per tahun ke seluruh Kecamatan di Indonesia. Terakhir adalah akses kredit untuk usaha mikro dan menengah dengan sukubunga rendah dan administrasi yang mudah.

Keuntungan dari targeted subsidi adalah subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin. Namun tidak berarti masyarakat golongan lain tidak mendapat keuntungan. Masyarakat menengah ke atas akan mendapat keuntungan secara tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Pemerintah mendapat keuntungan dari alokasi sumber dana yang lebih efisien dan penurunan penyelundupan. Secara umum, perekonomian menjadi lebih baik dan sehat.

Kenapa pemerintah ragu?

Ternyata targeted subsidi tidak sesederhana subsidi harga, karena targeted subsidi membutuhkan infrastruktur, administrasi dan sumber daya yang lebih baik. Kelangkaan dalam tiga hal tersebut akan membuat targeted subsidi gagal dan menimbulkan lebih banyak masalah daripada subsidi harga.

Pengalaman terakhir menunjukkan pemerintah tidak siap dalam masalah administrasi kependudukan, sehingga aparat pemerintah di daerah tidak siap dalam transfer uang maupun proyek padat karya. Salah satu contoh adalah ruwetnya pembagian BLT. Petugas kelurahan tidak tahu siapa orang miskin di daerahnya? Siapa yang berhak mendapat BLT? Bagaimana mengalokasikan BLT dan siapa yang akan memonitor pelaksanaan BLT. Disamping ada tambahan beban, baik tenaga dan waktu bagi petugas kelurahan. Akibatnya pembagian BLT tidak tepat sasaran.

Kapan pemerintah akan menurunkan subsidi BBM?

Pertanyaan yang sangat sulit, kalau pemerintah benar-benar ingin merubah subsidi BBM menuju ke subsidi targeted, pemerintah harus merencanakannya secara matang. Pemerintah harus memperbaiki administrasi kependudukan dan harus dimulai dari Kalurahan untuk mandata penduduk dengan baik, salah satunya bisa dengan e-KTP. Memang biaya untuk itu sangat besar tetapi keuntungan yang diperoleh pemerintah sangat banyak, seperti jumlah penduduk miskin, mengurangi terorisme dan meningkatkan penerimaan pajak.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memperbaiki transportasi umum, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Fasilitas tersebut sangat membantu golongan menengah, sehingga daya beli golongan tersebut tidak tergerus oleh tingginya inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Persiapan-persiapan tersebut harus dimulai dari sekarang, kalau tidak sampai kapanpun subsidi BBM tidak akan pernah turun.


[1] Kunta adalah pegawai Departemen Keuangan dan sekarang sedang mengambil program PhD di bidang Ekonomi di University of Canberra, Australia.

About mofilink

Mofilink is a pool of perspectives, ideas and contribution for Indonesia government finances reforms.
Gallery | This entry was posted in Expenditure Management and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s